SEMARANG mediaDuniaNews.id Pemegang saham PT Sedia Sakti, melaporkan dugaan pemalsuan data otentik direktur perusahaannya ke Polda Jawa Tengah, yang proses penanganannya dilimpahkan Polrestabes Semarang.
Pemalsuan data yang dimaksud Luhur Purbowo, salah satu pemilik saham PT Sedia Sakti adalah pemalsuan surat keterangan waris (SKW) Direktur II berinisial WD (68), warga Kecamatan Candisari, Kota Semarang.
“Surat keterangan waris itu, diduga sengaja digunakan untuk perpanjangan kontrak kerja dengan PT Pertamina dan dimasukan ke dalam berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), yang dibuat notaris pada bulan Maret 2019,” jelasnya usai pemeriksaan di Polrestabes Semarang, Kamis (6/9).
Surat keterangan waris, yang tercatat dalam buku register kelurahan bernomor 470/04/I/2019 tersebut, lanjutnya, dikeluarkan oleh pejabat di Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang pada tanggal 24 Januari 2019 lalu.
“Di dalam surat keterangan waris tersebut, hanya mencantumkan nama WD sebagai satu-satunya ahli waris, padahal ahli waris yang sebenarnya adalah 6 orang termasuk WD,” ungkapnya.
Kemudian, SKW tersebut telah digunakan WD untuk melakukan proses perubahan pemegang saham dan pergantian susunan pengurus PT Sedia Sakti, mengganti orang tuanya selaku Komisaris dan pemegang saham perusahaan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2018.
“Perubahan akte RUPSLB PT Sedia Sakti itu, selanjutnya dipergunakan untuk melakukan perpanjangan perjanjian kontrak sebagai agen LPG 3 Kg dengan PT Pertamina pada tahun 2019,” terangnya.
Namun pada tanggal 23 September 2021, pihak Kelurahan Jomblang mengeluarkan surat keterangan nomor 400/13620/IX/2021, yang menerangkan bahwa SKW yang tercatat dalam buku register kelurahan nomor 470/95/IX/2021, mengganti buku register sebelumnya.
Kerugian yang Timbul
Dikatakan pula oleh Luhur, kerugian yang ditimbulkan akibat dugaan pemalsuan data otentik tersebut, adalah tidak dibaginya deviden atau laba perusahaan kepada pemegang saham yang sah sejak bertahun-tahun lalu.
“Ini juga menimbulkan kerugian negara, karena dari hasil deviden yang harusnya dibagikan kepada pemegang saham, pemotongan PPh (pajak penghasilan) untuk pajak negara sebesar 10 persen tidak dibayarkan ke negara,” kata Luhur.
Luhur menambahkan, hasil temuan keuntungan atau laba perusahaan yang diketahui hingga tahun 2020 lalu, sebesar lebih kurang Rp 9 miliar, yang seharusnya dibagikan ke pemegang saham yang sah, tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pengelola PT Sedia Sakti.
“Jadi pada tahun 2020 ditemukan ada laba ditahan senilai Rp 9,3 miliar, yang tidak dibagikan kepada pemegang saham yang sah, tapi menyatakan bahwa perusahaan merugi. Dari data tersebut, bisa diduga ada penggelapan deviden perusahaan PT Sedia Sakti, yang harusnya dibagikan kepada pemegang saham, tapi tidak dibagikan sampai sekarang,” tegasnya.( Adi)