Ketua PPDI Kabupaten Bireuen bertemu Devi Riansya A.KS.M.Si, kadinsos provinsi Aceh Selasa 17 /10/2023 di ruang kerjanya di dampingi oleh Kabid Rehabilitas Sosial,Isnandar,A.KS,M,Si bersama Kasi Rehabilitas Sosial Muhammad Nasir ST.MM,menyambut kedatangan ketua PPDI Bireuen dalam rangka silaturahmi dan konsultasi tentang hajat disabilitas.
Husaini ,mengatakan dalam pertemuan tersebut dirinya menyampaikan beberapa usulan program disabilitas Bireuen kepada pak kadinsos propinsi diantaranya.
Disabilitas Bireuen membutuhkan pengadaan rumah komplek khusus disabilitas,
gedung BLK khusus disabilitas,
Lumbung sumber ekonomi untuk disabilitas, perhatian dan pembinaan serta modal usaha untuk disabilitas Bireuen,
Husaini mengkhawatirkan, persoalan disabilitas di Bireuen atau umumnya di Aceh,kalau pemerintah luput perhatian ditakutkan mereka mereka ini akan di jemput oleh pihak lain (non Islam ) hal ini mungkin saja terjadi akibat dari persoalan rentan sosial ekonomi serta mereka yang minim pendidikan,di tambah lagi kepedulian serta perlindungan pemerintah yang tidak tepat guna,
Selama ini pemerintah memberi pelatihan kadang sampai seminggu,lepas itu mereka tidak lagi di bina dan dampingi,juga tidak di kasih modal usaha untuk pengembangan usaha yang sudah dilatih,tiada arahan lanjutan,sama saja mereka tetap seperti biasa program tidak bermakna,jalan usaha mereka tetap buntu.
Selanjutnya Husaini memberi gambaran untuk langkah perlindungan pemerintah mudah untuk memberdayakan mereka disabilitas,
kalau pemerintah mau sebenarnya mudah saja
Kalau pemerintah bersedia boleh mempekerjakan di sabilitas di wilayah perkantoran sebagai tenaga kerja sesuai kemampuan nya,baik cleaning service atau tenaga perawatan dan kebersihan taman,hal demikian item kan tidak harus serjana,atau lainnya yang bisa dilakukan sesuai dengan kondisi mereka kata Husaini.
Devi Riansyah,kadinsos propinsi menanggapi usulan ketua PPDI Bireuen,katanya dalam hal di sabilitas bukanlah tanggung jawab dinas sosial saja,akan tetapi masalah di sabilitas adalah masalah pemerintah bersama,apalagi ini disabilitas di tingkat kebupaten lebih berhak dinas sosial dan pemerintah kabupaten kota,
Dinsos propinsi sesuai kewenanga nya,cuma mengurus disabilitas yang ada di panti panti seperti yang ada di ladong,melakukan rehabilitas sosial pembinaan membaca Alquran, pelatihan keterampilan pijat,dan menyekolahkan anak anak yang memiliki netra di SLB itu yang kewenangan dinsos propinsi.
Lanjut pak kadis,untuk masalah Gedung BLK khusus disabilitas, pemerintah kita di kementerian sosial ada tempat pelatihan khusus untuk disabilitas yang berada di Cibinong,kalau untuk daerah belum kita pernah ada,selain proses panjang juga butuh biaya besar katanya.
Cuma kalau untuk pembinaan disabilitas siap di membantu mengusulkan pelatihan ke Cibinong sana kalau ada disabilitas di Bireuen yang bersedia dan memenuhi syarat
Sekarang persiapkan data disabilitas kabupaten Bireuen sesuai golongan yang disandang masing masing berikan kepada kami kasih saja lewat kasi resos saya pinta pak kadis kepada ketua PPDI Bireuen untuk di urus kepusat katanya,dan mereka juga akan Cuba memasukkan program memperkejakan disabilitas ke pemerintah.
Menurut ketua PPDI Bireuen ini ,sambutan pihak kadinsos propinsi lumaan baik dan bersahabat,walau yang di jawat tak sesuai yang kami inginkan,mungkin sudah begitu aturan nya,saran dan arahan pak kadis bagus juga karena bersedia untuk mengusulkan pengiriman anggota kami disabilitas ke panti rehabilitas sosial Cibinong guna mendapatkan pelatihan dan pembinaan di sana bagus sekali,
Akan tetapi menurut husaini ada yang kurang maksimal juga,
Kalau kita kirim anggota di sabilitas ke sana paling bisa satu atau 10 orang saja paling,kalau ribuan tak mungkin, sementara mereka disabilitas ribuan orang,tentu yg kita kirim kesana hanya yang bisa mengurus diri sendiri,sedangkan golongan disabilitas marmacam ragam penyandang.ada yang tidak bisa di lepas tanpa yang mendampingi.
Disini alangkah lebih bagus lagi jika pak kadis membatu pengurusannya ke pemerintah supaya membangun satu gedung BLK khusus disabilitas untuk kami di daerah khususnya bireuen,kalaupun nanti ada yang mau menggunakan nya sesekali oleh kabupaten tetangga sudah ada punya kita sendiri di daerah,
Husaini juga menawarkan program ke pemerintah untuk mau mempekerjakan disabilitas di kantor kantor pemerintah sesuai dengan kebolehannya masing-masing,begitu juga dengan disabilitas yang punya dasar skill, agar pemerintah mau membina mereka,didampingi diberikan modal usaha dituntun mereka sampai bisa buka usaha mandiri,
kalau seperti yang sudah-sudah bukan bermakna tidak terima kasih,akan tetapi dana habis, waktu sia-sia pelatihan selesai buat perpisahan, disabilitas pulang kampung petugas pulang kantor, disabilitas tetap seperti biasa tanpa ada perubahan untuk itu kami mohon kepada pemerintah dapat memperlakukan kami disabilitas sesuai UUD disabilitas agar kami mendapatkan perlakuan yang sama seperti warga masyarakat lainnya,pinta Husaini,H83.( Adi)